Fakultas Syari’ah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo melalui Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis praktik dengan menyelenggarakan Workshop dan Praktik Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pilkada. Kegiatan ini menghadirkan narasumber seorang praktisi hukum berpengalaman, yaitu Hakim PTUN Yogyakarta, Yang Mulia Fajri Citra Resmana, S.H., M.H.

Acara yang diikuti oleh mahasiswa, dosen HTN, serta sejumlah peserta dari berbagai perguruan tinggi luar kampus ini berlangsung dengan antusiasme tinggi. Dalam kegiatan tersebut, Fakultas Syari’ah menegaskan bahwa penguatan kapasitas mahasiswa dalam bidang hukum tata negara khususnya terkait penyelesaian sengketa Pemilu/Pilkada merupakan langkah strategis untuk menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks.

Dalam sesi pemaparannya, YM Fajri Citra Resmana memberikan penjelasan mendalam mengenai prosedur penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada, dasar hukum yang mengatur, hingga dinamika peradilan yang kerap muncul dalam penanganan sengketa. Beliau juga memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lalu, mulai dari aspek regulasi hingga implementasi di lapangan. Penjelasan ini memberikan wawasan komprehensif bagi peserta mengenai pentingnya profesionalitas dan ketelitian dalam menangani sengketa yang berkaitan langsung dengan proses demokrasi.

Pihak penyelenggara, dalam hal ini Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi ruang pengayaan akademik, tetapi juga merupakan upaya serius untuk menyiapkan lulusan yang kompeten dan adaptif. Dekan Fakultas Syari’ah menegaskan bahwa dunia kerja saat ini menuntut mahasiswa untuk tidak hanya kuat dalam teori, tetapi juga terampil menjalankan praktik hukum secara nyata. Oleh karena itu, kegiatan workshop dan praktik ini dipandang sebagai bagian integral dalam mendukung visi fakultas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi.

Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama dua hari dengan rangkaian acara sebagai berikut:

Hari Pertama (11 November 2025) — Pemaparan Materi

1. Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik Dasar
   Narasumber menjelaskan pengertian penyelesaian sengketa, ragam bentuknya, perbedaan mekanisme, hingga langkah-langkah pelaksanaannya dalam konteks hukum administrasi negara dan hukum pemilu.

2. Sengketa Pemilu/Pilkada dan Mekanisme Penyelesaiannya
   Peserta mendapatkan materi mengenai definisi sengketa Pemilu/Pilkada, karakteristiknya yang berbeda dari sengketa perdata maupun administrasi biasa, serta jalur-jalur penyelesaian sengketa menurut regulasi yang berlaku.

Hari Kedua (12 November 2025) — Praktik Lapangan dan FGD

Pada hari kedua, peserta mengikuti praktik penyelesaian sengketa Pemilu/Pilkada secara simulatif dengan pendampingan langsung dari narasumber. Selain itu, dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang mendorong peserta menganalisis kasus, menyusun argumentasi hukum, hingga menyimulasikan proses persidangan sebagaimana yang terjadi di lembaga peradilan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Fakultas Syari’ah berharap dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih aplikatif bagi mahasiswa HTN—sehingga tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam dinamika hukum yang sesungguhnya. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam mempersiapkan lulusan yang siap berkompetisi di dunia kerja dan memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan zaman.