
Mahasiswa HTN Laksanakan Praktikum di Bagian Hukum Pemda Ponorogo, Siapkan Diri Hadapi Dunia Kerja Pemerintahan
Juli 7, 2025
Mahasiswa HTN Laksanakan Praktikum di KPUD Ponorogo, Pelajari Langsung Dinamika Demokrasi
Juli 7, 2025Ponorogo (07/07/2025) – Sebanyak 8 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo mengikuti kegiatan praktikum atau magang di Bagian Tata Pemerintahan (TAPEM) Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini berlangsung selama satu bulan penuh, dimulai dari 7 Juli hingga 1 Agustus 2025, sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Praktikum ini merupakan agenda rutin Prodi HTN yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam memahami langsung proses administrasi pemerintahan, khususnya di bidang tata kelola wilayah, pelayanan kewilayahan, dan hubungan pemerintahan desa dan kecamatan. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan kerja dan wawasan birokrasi yang relevan dengan kompetensi lulusan hukum tata negara.
Pelaksanaan kegiatan dibuka secara simbolis oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemda Ponorogo, yang menyampaikan harapannya agar mahasiswa memanfaatkan momen ini sebagai ajang penerapan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah. Selain itu, beliau menekankan pentingnya disiplin, integritas, dan profesionalisme selama menjalani praktik di lingkungan pemerintahan.
Selama proses magang, mahasiswa didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Nahrowi, M.H., yang turut melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan. Dalam praktiknya, mahasiswa dilibatkan dalam berbagai tugas teknis maupun administratif, yang memungkinkan mereka untuk memahami sistem kerja dan struktur kewenangan di bidang tata pemerintahan daerah.
Melalui kegiatan ini, Prodi HTN mempertegas komitmennya dalam mencetak lulusan yang siap pakai, tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis dan profesional. Praktikum di TAPEM menjadi bukti nyata upaya kampus dalam menjembatani dunia akademik dan dunia kerja, khususnya di sektor pelayanan publik dan kelembagaan pemerintahan.